Mashuri, Ali (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Magister Ilmu Hukum_20302200163_fullpdf.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (1MB)
Magister Ilmu Hukum_20302200163_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (90kB)
Abstract
Kepemilikan Air softgun harus memiliki izin dan hanya digunakan untuk olahraga saja, bukan diperuntukkan untuk kepentingan lain, maksudnya agar senjata Air softgun tidak untuk disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai air softgun berbasis kepastian hukum. untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi penentuan kesalahan dan pemidanaan, dalam penggunaan, izin, spesifikasi air softgun, serta keadaan saat ditemukan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.
Airsoft gun adalah olahraga tembak rekreasi dengan replika senjata nonmematikan yang berkembang di Indonesia sejak 1999 melalui komunitas di bawah PERBAKIN, berbeda dari air gun/senjata angin karena air gun menembakkan mimis timah untuk berburu/kompetisi sedangkan airsoft gun memakai peluru plastik untuk kompetisi, simulasi, dan rekreasi, tetapi kemiripannya dengan senjata api membuatnya mudah disalahgunakan sebagai sarana intimidasi dalam berbagai kejahatan dan memicu keresahan. Meski sudah ada pengaturan perizinan dan pembatasan melalui Perkap 8/2012, Perkap 5/2018, dan kini Perpol 1/2022 (izin Kapolda, masa berlaku satu tahun, penggunaan dibatasi di lokasi latihan/pertandingan), aturan tersebut pada dasarnya hanya memuat sanksi administratif sehingga belum tersedia sanksi pidana khusus atas penyalahgunaan airsoft gun. Akibat kekosongan ini, penegakan hukum sering bertumpu pada pasal-pasal umum/ sektoral seperti KUHP dan UU Darurat 12/1951 serta diskresi, yang menimbulkan ambiguitas karena airsoft gun pada hakikatnya replika namun penjatuhan sanksi kerap merujuk rezim senjata api. Penentuan kesalahan dan pemidanaan kemudian sangat dipengaruhi oleh tujuan penggunaan, keberadaan izin, spesifikasi dan modifikasi, jenis munisi, tempat-waktu ditemukan, cara membawa/menyimpan, sikap pelaku, riwayat pelanggaran, keterkaitan dengan tindak pidana lain, adanya korban, dampak pada ketertiban, serta jalur perolehan, sementara dari sisi perilaku penyalahgunaan dapat dipicu agresi, dorongan dominasi, desensitisasi kekerasan, rendahnya kesadaran konsekuensi, dan pengaruh lingkungan, sehingga diperlukan respons aparat yang konsisten serta kepatuhan pengguna pada aturan keselamatan dan pembatasan arena.
Kata Kunci: Airsoft Gun; Penyalahgunaan; Pertanggungjawaban.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 15 Jun 2026 03:03 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45809 |
