Penelitian ini bertujuan untuk memahami hakikat diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak serta mengkaji mekanisme pelaksanaannya di Polres Palangka Raya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan pentingnya pendekatan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta didukung oleh penelitian empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada hakikatnya merupakan perwujudan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan. Mekanisme diversi di Polres Palangka Raya telah berjalan sesuai ketentuan UU SPPA, melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, hingga penetapan hasil diversi. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang minim, serta dinamika sosial yang memengaruhi proses perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan diversi sebagai instrumen perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci: Diversi, Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Polres Palangka Raya