Indonesia, sebagai negara hukum berasaskan Pancasila, mengamanatkan supremasi hukum demi ketertiban sosial. Instrumen hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme rechtsguterschutz dan pengendalian sosial melalui sistem peradilan yang transparan. Dalam konteks operasional, Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) memegang peranan strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, penguatan fungsi SPKT mutlak diperlukan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap laporan Polisi Nomor STTLP/154/VII/2022/SPKT/Polda Jawa Tengah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan solusinya terhadap laporan Polisi Nomor STTLP/154/VII/2022/SPKT/Polda Jawa Tengah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi norma hukum dan realitas empiris. Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan guna mengevaluasi profesionalisme serta akuntabilitas pelayanan SPKT.
Hasil penelitiannya adalah bahwa Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap laporan Polisi Nomor STTLP/154/VII/2022/SPKT/Polda Jawa Tengah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Fungsi utamanya meliputi penerimaan, penyaringan, dan administrasi laporan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021. SPKT memastikan klasifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 KUHP atau Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Melalui koordinasi lintas fungsi dengan unit Reserse dan Inafis, SPKT menjamin respon cepat dan olah tempat kejadian perkara yang profesional. Selain itu, penegakan standar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui sistem digitalisasi E-Manajemen Penyidikan bertujuan membangun kepercayaan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi korban. kendala-kendala yang di hadapi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan solusinya terhadap laporan Polisi Nomor STTLP/154/VII/2022/SPKT/Polda Jawa Tengah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kendala utama berupa kualitas keterangan saksi atau korban yang sering berubah-ubah akibat trauma psikis hebat. Minimnya alat bukti di lokasi kejadian karena kontaminasi dan kecepatan aksi pelaku juga menyulitkan identifikasi awal. Selain itu, keterbatasan personel serta hambatan birokrasi dalam koordinasi antarunit sering memperlambat tindakan lapangan. Solusi yang diterapkan meliputi pendekatan humanis melalui trauma healing bagi korban serta optimalisasi teknologi digital melalui integrasi rekaman kamera pengawas dan sistem ETLE. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam teknik wawancara kognitif dan respon cepat olah tempat kejadian perkara secara preemptive menjadi kunci utama dalam meminimalisir kerusakan bukti serta mempercepat pengungkapan perkara.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Analisis Yuridis, Profesionalisme, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)