Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa lahan melalui akta notaris penting untuk menjamin kepastian dan mencegah sengketa, khususnya di Kota Batam. Notaris berperan strategis memastikan keabsahan, kejelasan klausul, dan kekuatan pembuktian akta. Praktik di lapangan masih menghadapi risiko wanprestasi dan konflik, sehingga diperlukan analisis normatif dan empiris guna meningkatkan perlindungan hukum para pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat di hadapan notaris (studi kasus di notaris Mardiah Rasyid S.H.,M.Kn, Kota Batam). Dab untuk mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap para pihak akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat di hadapan notaris Mardiah Rasyid S.H.,M.Kn, Kota Batam dan apa solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di Kantor Notaris Mardiah Rasyid, Kota Batam. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat di hadapan notaris (studi kasus di notaris Mardiah Rasyid S.H.,M.Kn, Kota Batam) terbagi menjadi dua aspek. Secara preventif, Notaris memberikan kepastian melalui verifikasi identitas para pihak, keabsahan objek lahan, dan penyusunan klausul yang tegas guna menghindari multitafsir. Sebagai akta otentik, dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan disimpan dalam minuta akta sebagai arsip resmi. Secara represif, jika terjadi sengketa, akta berfungsi sebagai alat bukti kuat di pengadilan atau acuan mediasi. Selain itu, terdapat mekanisme pertanggungjawaban bagi Notaris melalui Majelis Pengawas atau jalur hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap para pihak akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat di hadapan notaris Mardiah Rasyid S.H.,M.Kn, Kota Batam dan apa solusinya. Kendala utama masalah sering muncul akibat ketidaklengkapan dokumen (sertifikat sengketa/tidak valid), kurangnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban, serta benturan kepentingan terkait biaya atau peruntukan lahan. Selain itu, hambatan teknis seperti akses sistem BPN dan ketidakhadiran pihak secara langsung tanpa kuasa sah sering menjadi kendala administratif. Solusi strategis Notaris melakukan verifikasi ketat terhadap keabsahan dokumen ke BPN dan memberikan edukasi mendalam saat pembacaan akta. Secara preventif, notaris menyisipkan klausul sanksi wanprestasi yang tegas dan memastikan kehadiran fisik para pihak. Penguatan SOP internal dan koordinasi instansi terkait menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum akta.

Kata Kunci; Akta Notaris, Perjanjian Sewa Menyewa, Perlindungan Hukum, Tanah/Lahan.