Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT merupakan tindak pidana serius yang berdampak fisik dan psikologis bagi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Profesionalisme kepolisian menentukan efektivitas penanganan kasus KDRT, sebagaimana tercermin dalam praktik penanganan perkara di Polresta Barelang. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Polresta Barelang) dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya (Studi Kasus di Polresta Barelang)
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai peran dan efektivitas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Barelang.
Hasil penelitian ini bahwa peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Polresta Barelang). Kepolisian Resor Kota Barelang menjalankan peran krusial dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif. Proses diawali dengan penerimaan laporan yang mengutamakan keselamatan jiwa korban serta penyediaan ruang pelayanan khusus bagi perempuan dan anak. Penyidik melakukan pengumpulan alat bukti secara teliti melalui visum et repertum dan pemeriksaan saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Koordinasi lintas sektoral dengan tenaga medis serta psikolog diperkuat untuk memulihkan trauma korban selama proses penyidikan berlangsung. Tahap akhir melibatkan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum guna memastikan pelaku mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan kendala-kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya (Studi Kasus di Polresta Barelang). Kepolisian Resor Kota Barelang menghadapi kendala utama berupa keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi atau tekanan keluarga besar. Solusinya penyidik memberikan pemahaman hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bantuan lembaga perlindungan untuk memperkuat mental korban. Hambatan minimnya saksi mata di ruang privat diatasi melalui optimalisasi visum et repertum serta rekam medis sebagai alat bukti yang sah. Solusinya kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat ditangani dengan pemeriksaan humanis yang melibatkan pendampingan psikolog profesional secara bertahap. Selain itu, stigma masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi ditekan melalui sosialisasi masif guna meningkatkan kesadaran hukum demi terciptanya perlindungan korban yang maksimal.

Kata Kunci; Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang