Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung supremasi hukum berdasarkan Pancasila. Salah satu isu krusial adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, termasuk di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang menunjukkan tren fluktuatif selama 2023–2025. Polisi berperan vital sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan saksi/korban. Penelitian ini mengkaji efektivitas peran Polres Pekalongan Kota dalam menangani kasus sensitif tersebut demi menjamin hak dan pemulihan trauma anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polres PekalonganKota dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polres Pekalongan Kota.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Unit PPA Polres Pekalongan Kota, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer (regulasi), sekunder (literatur), dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitiannya adalah peran kepolisian dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polres Pekalongan Kota menjalankan peran krusial melalui tiga langkah utama. Pertama, memberikan pendampingan medis berupa fasilitas Visum et Repertum di RSUD Bendan untuk pemulihan fisik sekaligus pengumpulan alat bukti sah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kedua, melakukan pembinaan psikososial kepada korban dan orang tua guna memperkuat mental, mengedukasi hak-hak hukum, dan menghilangkan trauma akibat perbuatan tersangka. Ketiga, menjalin koordinasi lintas instansi dengan Dinas Sosial untuk menyediakan layanan rehabilitasi mental, tenaga psikolog, serta rumah aman. Keempat pembuatan laporan polisi dan tindak lanjut penyidikan. Sinergi ini memastikan perlindungan anak dilakukan secara komprehensif, humanis, dan menjamin hak restitusi korban terpenuhi dan kendala- kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polres Pekalongan Kota. Penanganan kasus MN menghadapi kendala utama berupa minimnya pemahaman orang tua mengenai prosedur hukum dan visum, yang diperberat oleh stigma sosial. Selain itu, hambatan komunikasi akibat trauma berat dan faktor psikologis internal seperti rasa takut serta malu membuat korban cenderung menutup diri. Solusi yang dilakukan penyidik meliputi edukasi intensif kepada orang tua mengenai hak anak dan restitusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Polisi juga menerapkan manajemen emosi keluarga dan pendekatan persuasif yang lembut guna menciptakan ruang aman bagi anak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

Kata Kunci : Anak Korban, Kekerasan Seksual, Peran Kepolisian, Perlindungan Hukum.