AKBAR, RINDANG RIZKY NUR (2026) IMPLEMENTASI PENINDAKAN HUKUM ( TIPIRING ) OLEH POLRI PADA SATUAN SABHARA TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKARAYA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302300424_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302300424_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (764kB) | Download (764kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan kewajiban warga menaati aturan sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum pidana berperan menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi hak individu. Peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya memicu gangguan ketertiban, kriminalitas, dan konflik sosial. Polri melalui Satuan Sabhara melaksanakan penindakan hukum terbatas, berupa patroli, razia, dan pengawasan, untuk mencegah dampak negatif minuman beralkohol serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan untuk mengetahui kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji hukum positif dan realitas sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan dokumen resmi. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk memahami implementasi penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara terhadap peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya.
Hasil penelitian ini menunjukan implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013. Patroli rutin menjadi strategi utama yang menghasilkan sejumlah temuan kasus tipiring sepanjang 2025, mulai dari warung kecil hingga acara masyarakat. Barang bukti beragam dan jumlahnya bervariasi, menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang. Proses hukum berjalan cepat melalui sidang tipiring dengan sanksi denda dan perampasan barang bukti. Pendekatan restorative justice diterapkan pada pelanggaran nonkomersial, memastikan penindakan tetap proporsional dan mendukung ketertiban umum. Kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara terhadap peredaran minuman keras di Palangka Raya menghadapi tiga kendala utama, yaitu kurangnya personel dan sarana-prasarana, belum spesifiknya pengaturan pidana ringan terkait miras, serta pelaku tipiring yang sering tidak hadir sidang. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak optimal dan penindakan kurang efektif. Solusi yang disarankan mencakup optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas unsur, penyusunan regulasi lebih komprehensif, penerbitan pedoman internal, penggunaan mekanisme jaminan administrasi, serta penguatan sistem pemanggilan dan koordinasi dengan pengadilan.

Kata Kunci; Hukum, Minuman Keras, Penindakan Hukum, Polri

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 08:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45717

Actions (login required)

View Item