Haryono, Agus (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN ATAU WAPRES DAN LEMBAGA NEGARA DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302300207_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302300207_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (352kB) | Download (352kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukumr Pidana (KUHP) Baru khususnya Pasal 218 - 220 dan Pasal 240 - 241 yang berpotensi berdampak negatif terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Tinjauan penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan menilai kejelasan rumusan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukumd pidana modern seperti legalitas, ketentuan yang jelas, dan proporsionalitas serta implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Penelitian ini juga mengkaji dampak pasal-pasal tersebut terhadap iklim demokrasi, termasuk potensi penciptaan efek chilling dan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumt normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bersifat studi pustaka dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari bahan hukuma primer (UU KUHP Nasional, UUD 1945, putusan MK), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier berupa laporan LSM dan studi kasus nyata yang telah terjadi sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan komparatif, dengan membandingkan ketentuan hukumi nasional terhadap standar internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasala tersebut memiliki rumusan yang ambigu dan tidak memenuhi prinsip legalitas, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan efek chilling terhadap kebebasan berpendapat. Secara konstitusional, pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945, karena mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat negara dan lembaga negara yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik dalam sistem demokrasi. Dalam praktik, pasal-pasal ini rentan disalahgunakan untuk tujuan politik, sehingga melemahkan partisipasi politik, menghambat reformasi birokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pembuat kebijakan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah, serta aparat penegak hukume menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Presiden atau Wapres, Lembaga Negara, KUHP Nasional, Demokrasi

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 08:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45670

Actions (login required)

View Item