PANGASTUTI, WINARNI (2026) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SALATIGA). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200476_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200476_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (68kB) | Download (68kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan tepat oleh aparat penegak hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada ketentuan Pasal 20 KUHAP, yaitu apabila terdapat bukti permulaan yang cukup serta adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan penahanan di Polres Salatiga telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain korban yang mencabut laporan, adanya hubungan keluarga antara korban dan pelaku, kurangnya alat bukti, serta faktor psikologis korban yang enggan melanjutkan proses hukum. Kesimpulannya, kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang sering menghambat proses penegakan hukum.
Kata Kunci: kewenangan penyidik, penahanan, kekerasan dalam rumah tangga, KUHAP.

Dosen Pembimbing:	Fitri, Amalia | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 03:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45647

Actions (login required)

View Item