Firmansyah, Muhammad Ilham (2026) PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200332_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200332_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (164kB) | Download (164kB)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam proses penanganan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan, dengan studi kasus di Kepolisian Resor Kabupaten Demak.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan sumber data primer berupa keterangan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual diwujudkan melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan perkara, pemberian perlindungan dan rasa aman kepada korban, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pemulihan korban. Namun, dalam pelaksanaannya kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial, serta faktor psikologis korban. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan koordinasi lintas lembaga, pendekatan persuasif terhadap korban, serta penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Kepolisian, Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Wijaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:02
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45609

Actions (login required)

View Item