Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang. Fokus utama penelitian terletak pada studi kasus Putusan Nomor 47, 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg dan Nomor 01, 02/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, serta mengkaji implikasi nyata dari proses hukum tersebut terhadap kesejahteraan buruh yang terdampak.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer diperkuat melalui observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung sebagai kuasa hukum dalam proses persidangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Upaya hukum melalui PHI Semarang belum berjalan efektif dalam memberikan perlindungan hukum substantif bagi buruh yang di-PHK sepihak. Kendala utama ditemukan pada aspek formalitas hukum, seperti belum diterbitkannya Nota Pemeriksaan Khusus oleh pengawas ketenagakerjaan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya, serta disparitas penafsiran hakim dalam melihat rekayasa penutupan perusahaan. 2. Proses litigasi yang berkepanjangan dan putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-executable) berimplikasi negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan buruh. Hal ini ditandai dengan hilangnya pendapatan rutin secara mendadak, jeratan hutang selama masa litigasi (2023-2026), serta ketidakpastian status kepesertaan jaminan sosial (BPJS). Putusan yang bersifat minimalis gagal memulihkan hak ekonomi pekerja tepat waktu, sehingga tidak mampu menjamin standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Secara keseluruhan, penegakan hukum melalui PHI dalam kasus ini belum optimal dalam menjamin pemulihan hak dan kesejahteraan pekerja secara utuh.

Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), PHK Sepihak, Implikasi Hukum, Kesejahteraan Pekerja.