Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287 Tahun 2022 membawa implikasi yuridis terhadap pengelolaan kawasan hutan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Perum Perhutani, termasuk terhadap keberlakuan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset yang telah dibuat dengan pihak mitra. Penetapan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pengelolaan kawasan hutan dari Perum Perhutani kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pada praktiknya berdampak pada mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama, khususnya dalam proses perpanjangan kerja sama serta koordinasi antar instansi yang terlibat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan pengaturan yang jelas dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan antara Perum Perhutani dan mitra setelah diberlakukannya kebijakan KHDPK, serta mengkaji pengaturan perjanjian kerja sama aset Perum Perhutani di kawasan KHDPK ditinjau dari aspek pengelolaan aset negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara di lingkungan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama aset yang dibuat sebelum penetapan KHDPK pada prinsipnya tetap sah secara hukum serta berlaku dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, penetapan KHDPK membawa perubahan kewenangan pengelolaan kawasan hutan sehingga pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut memerlukan penyesuaian melalui adendum perjanjian dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna menjamin kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Aset Negara, Perum Perhutani, KHDPK.