Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris (non-doctrinal) untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menilai implementasi norma dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum, analisis laporan pengaduan konsumen, serta data sekunder dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), media, dan lembaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada konsistensi norma dan efektivitas penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin resmi, di luar pengawasan otoritas, serta menggunakan metode penagihan yang melanggar hukum dan etika. Konsumen kerap menjadi korban penipuan, pemerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Perbuatan tersebut dapat dijerat melalui ketentuan penipuan dan pemerasan dalam KUHP serta pelanggaran distribusi informasi elektronik dalam UU ITE. Sementara itu, OJK berperan preventif melalui perizinan, publikasi daftar entitas ilegal, dan mekanisme pengaduan. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan penegakan hukum, koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan literasi hukum dan digital guna menjamin kepastian dan keamanan transaksi keuangan digital di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Pemerasan, Penipuan.