Said, Nurul Ardhi Umar (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG MUSNAH AKIBAT BENCANA ROB di DESA SIDOGEMAH KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200216_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200216_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (223kB) | Download (223kB)

Abstract

Fenomena bencana rob yang melanda wilayah pesisir utara Kabupaten Demak, khususnya di Desa Sidogemah, telah menimbulkan dampak serius terhadap keberadaan hak atas tanah masyarakat. Banyak tanah milik warga yang tenggelam secara permanen dan kehilangan fungsi ekonomis maupun sosialnya, sementara secara administratif masih tercatat aktif dalam sistem pertanahan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan objek haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak atas tanah yang musnah akibat bencana rob, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah, serta upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah setempat, pemilik tanah terdampak, serta pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Demak, disertai kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan data empiris di lapangan dan ketentuan hukum positif guna memperoleh gambaran utuh mengenai perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis hak milik atas tanah yang musnah akibat rob dianggap hapus karena objeknya telah hilang dan berubah menjadi wilayah laut yang dikuasai negara. Namun secara administratif, banyak sertifikat masih tercatat aktif sehingga menimbulkan dualitas hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif melalui pengaturan teknis mengenai penetapan tanah musnah, mekanisme kompensasi, serta pemberian tanah pengganti bagi korban bencana rob.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah musnah, Bencana rob, Hukum pertanahan.

Dosen Pembimbing:	Ma’ruf, Umar | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 09:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45566

Actions (login required)

View Item