Pemerintah membuat salah satu program unggulan dengan nama Program Makan Bergizi Gratis, yaitu sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama peserta didik dan kelompok rentan, melalui penyediaan makanan sehat dan aman. Dalam pelaksanaannya, penggunaan food tray sebagai wadah penyajian makanan menjadi aspek penting yang berkaitan langsung dengan standar keamanan pangan dan tanggung jawab hukum penyelenggara program. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya perlindungan konsumen terhadap potensi bahaya bahan kemasan makanan yang tidak memenuhi standar food grade. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan hukum terkait penggunaan food tray pada program MBG, menelaah tanggung jawab hukum pelaku usaha dan penyelenggara program, serta mengidentifikasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat umum, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang mengedepankan pada penelitian deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara menelaah pada bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan juga laporan teknis lembaga internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, klasifikasi, dan interpretasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan deduktif dari norma umum ke kasus khusus.
Hasil penelitian yang peenulis teliti, menunjukkan bahwa penggunaan food tray dalam program MBG yang telah diatur melalui UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7275:2008 tentang wadah plastik makanan. Pelaku usaha dan penyelenggara program wajib menjamin keamanan produk sesuai prinsip precautionary principle.
Kata Kunci: Food tray, program makan bergizi gratis, perlindungan konsumen, keamanan pangan, tanggung jawab hukum.