Maemanah, Farha (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MRANGGEN). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Ilmu Hukum_30302200108_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Ilmu Hukum_30302200108_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli dalam proses jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara langsung atau di bawah tangan di Kecamatan Mranggen. Cara ini masih sering terjadi karena masyarakat kurang memahami prosedur pertanahan yang benar serta mempertimbangkan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa melalui pejabat yang berwenang. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum nasional, sehingga penelitian ini penting untuk mengevaluasi tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli berdasarkan UUPA dan KUHPerdata, serta mengidentifikasifaktor-faktor yang mendorong terjadinya transaksi tanah di bawah tangan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan meningkatkan kepastian hukum di masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara, serta pengumpulan dokumen pendukung, dan diperkuat oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tujuan hukum dalam konteks transaksi tanah di bawah tangan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pembeli dalam jual beli hak atas tanah secara bawah tangan di Kecamatan Mranggen tidak memberikan perlindungan hukum yang baik bagi pembeli, meskipun secara perdata transaksi tersebut dianggap sah. Jual beli tanpa menggunakan akta PPAT tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah, sehingga bisa menyebabkan masalah sengketa tanah. Adapun faktor - faktor pembeli yaitu faktor kebiasaan masyarakat, kepercayaan antar pihak, hubungan keluarga, keterbatasan ekonomi, serta anggapan bahwa prosedur resmi terlalu rumit dan mahal. Oleh karena itu, penggunaan akta PPAT dan pendaftaran tanah secara resmi sangat penting untuk memastikan bahwa hak atas tanah tersebut sah secara hukum.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Jual beli tanah, Di bawah tangan.
| Dosen Pembimbing: | Ma’ruf, Umar | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 03:42 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45483 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
