Hidayat, Arief Noer (2026) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200060_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200060_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (66kB) | Download (66kB)

Abstract

Penyalahgunaan Dana Desa merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Fenomena tersebut tampak dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif pengelolaan keuangan desa dengan praktik pelaksanaannya. Besarnya alokasi Dana Desa tidak selalu diimbangi dengan kapasitas aparatur desa dan sistem pengawasan yang optimal, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan wewenang. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus merugikan kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi sekaligus menelaah realitas penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara kepada aparat penegak hukum (kejaksaan) dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Seluruh data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kepala Desa Kesesi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan substantif berupa disharmonisasi regulasi, hambatan struktural dan prosedural seperti keterbatasan sumber daya serta lemahnya koordinasi antar lembaga, dan hambatan budaya hukum berupa rendahnya partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Dana Desa, Kepala Desa, Hambatan Penegakan Hukum.

Dosen Pembimbing:	Istinah, Siti Rodhiyah Dwi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45462

Actions (login required)

View Item