SALMA, UMI NURUL (2026) KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000545_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000545_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (802kB) | Download (802kB)

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan warga negara melalui regulasi yang berkeadilan. Dalam sektor perumahan bersubsidi, kepastian hukum sangat krusial untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko wanprestasi pengembang, seperti pada kasus Perumahan Grand Mutiara Kedungrejo. Berdasarkan perspektif hukum perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, perjanjian jual beli harus memberikan keseimbangan hak dan kewajiban guna mewujudkan keadilan dan supremasi hukum bagi konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian jual beli perumahan bersubsidi dalam perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli perumahan bersubsidi dalam perpektof hukum perdata
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Fokus utamanya adalah menganalisis kepastian hukum perjanjian perumahan bersubsidi melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan seperti KUHPerdata), sekunder (buku dan jurnal), serta tersier (kamus hukum). Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk mengevaluasi penerapan norma hukum perdata terhadap hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif.
Hasil penelitian ini bahwa kepastian hukum perjanjian jual beli perumahan bersubsidi dalam perspektif hukum perdata berlandaskan pada KUHPerdata, khususnya Pasal 1338 (asas kebebasan berkontrak yang dibatasi regulasi pemerintah) dan Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Perlindungan hukum mencakup kesepakatan tanpa paksaan, kecakapan subjek hukum, kejelasan objek (spesifikasi teknis dan legalitas lahan), serta sebab yang halal. Hal ini krusial untuk menjamin hak masyarakat berpenghasilan rendah, mencegah wanprestasi pengembang, dan mewujudkan keadilan sosial melalui hunian layak yang berkekuatan hukum tetap dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli perumahan bersubsidi dalam perpektof hukum perdata terbagi dua. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan PPJB standar yang transparan, uji tuntas (due diligence) legalitas objek, dan keterlibatan notaris untuk menciptakan akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna. Jika terjadi sengketa, perlindungan represif ditempuh melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, atau BPSK) untuk solusi efisien. Jalur litigasi di pengadilan menjadi upaya terakhir melalui gugatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) guna menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Kata Kunci; Hukum Perdata, Jual Beli, Kepastian Hukum, Perumahan Bersubsidi.

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	07 Apr 2026 08:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45413

Actions (login required)

View Item