PELUPESSY, IGNATIUS HENRI (2026) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN RUANG LAUT DI WILAYAH PESISIR BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300120_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300120_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyerobotan ruang
laut di wilayah pesisir Indonesia yang dilegitimasi melalui instrumen perizinan
administratif, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja. Perubahan paradigma perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) telah menggeser makna penyerobotan ruang
laut dari kejahatan substantif menjadi sekadar pelanggaran prosedural. Kondisi ini
menimbulkan ketidakadilan ekologis dan sosial, terutama bagi masyarakat pesisir
dan nelayan tradisional yang kehilangan akses ruang hidupnya, sementara korporasi
dapat memutihkan pelanggaran melalui sanksi administratif. Permasalahan
penelitian ini adalah bagaimana merekonstruksi norma regulasi tindak pidana
penyerobotan ruang laut di wilayah pesisir agar berbasis nilai Keadilan Pancasila.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan perbandingan hukum. Studi
komparatif dilakukan terhadap praktik hukum di Belanda, Jepang, dan Selandia
Baru untuk menemukan praktik terbaik dalam perlindungan ruang laut sebagai res
communes. Analisis juga dikaitkan dengan peran strategis Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) sebagai otoritas teknis dalam pengawasan pemanfaatan ruang
laut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum
mencerminkan nilai Keadilan Pancasila karena masih menempatkan laut sebagai
objek ekonomi yang dapat diprivatisasi melalui izin administratif. Rekonstruksi
norma diperlukan melalui: (1) redefinisi penyerobotan ruang laut sebagai kejahatan
fisik dan sosial yang menitikberatkan pada akibat kerusakan ekosistem dan
hilangnya akses penghidupan nelayan; (2) penerapan asas pertanggungjawaban
mutlak (strict liability) bagi korporasi untuk mengatasi hambatan pembuktian mens
rea; dan (3) penerapan double track system berupa sanksi pidana yang disertai
tindakan tata tertib berupa pemulihan lingkungan dan pemulihan sosial. Dalam
skema ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan sebagai pengawas
substantif, penyedia data ekologis, dan rujukan teknis pemulihan dalam proses
peradilan pidana.
Rekonstruksi ini menempatkan laut sebagai amanah konstitusional dan moral
berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 serta nilai-nilai Pancasila, sehingga hukum
pidana kelautan tidak lagi berorientasi pada legalitas administratif, melainkan pada
perlindungan ekosistem dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan sentral, tidak hanya sebagai pemberi
KKPRL, tetapi sebagai pengawas substantif, penyedia data kerusakan ekologis, dan
rujukan teknis pemulihan dalam proses penegakan hukum pidana kelautan.
Kata kunci: Penyerobotan Ruang Laut, Keadilan Pancasila, KKPRL, KKP,

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri and Hanim, Lathifah | nidn0605036205, nidn0607077601, nidn0621027401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	01 Apr 2026 07:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45274

Actions (login required)

View Item