SILAHUDDIN, AHMAD (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN TANPA IZIN BERUSAHA (STUDI LAPORAN POLISI NO: LP/A/398/IX/2021/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TENGAH). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400384_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (98kB) | Download (98kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400384_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Sumber daya laut di tengah potensi yang besar, khususnya sektor perikanan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius. Salah satunya adalah praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, termasuk kegiatan usaha perikanan yang beroperasi tanpa perizinan yang sah.
Penelitian bertujuan menganalisis konstruksi yuridis, implementasi penyidikan dan tantangan serta solusi terhadap perkara tindak pidana perikanan pada Laporan Polisi No: LP/A/398/IX/2021/SPKT.Ditpolairud/Polda Jawa Tengah. Metode penelitian yuridis normative digunakan dalam upaya menemukan isu permasalahan dalam perkara a quo. Orientasi analisis menggunakan pendekatan statue approach (peraturan undang-undang) yang terkait dengan isu hukum.
Hasil penelitian dan pembahasan menyebutkan bahwa Konstruksi tindak pidana perikanan tanpa izin berusaha pada Laporan Polisi No: LP/A/398/IX /2021/SPKT.Ditpolairud/Polda Jawa Tengah, berdasarkan norma yuridis Pasal 26 ayat (1) yang berkonstruksi sistematis dengan Pasal 92 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Formulasi yuridis kedua norma hukum tersebut mengandung asas Legalitas (Tindak Pidana) dan asas Kulpabilitas (Kesalahan). Implementasi penyidikan tindak pidana perikanan tanpa izin berusaha pada Laporan Polisi No: LP/A/398/IX/2021/SPKT.Ditpolairud/Polda Jawa Tengah, memenuhi kriteria ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kendala dalam implentasi penyidikan perkara a quo, bersumber dari substansi hukum pasal yang dilanggar pelaku bersifat interpretasi kearah pidana administrasi sehingga hukuman cenderung berupa denda. Dengan kata lian, pidana penjara berisifat ultimum remedium. Kendala struktur hukum berupa kesulitan mengamankan barang bukti Benih Bening Lobster (BBL). Kendala budaya hukum berasal dari budaya hukum masyarakat yang lebih memilih insentif ekonomi dibandingkan dengan kepedulian terhadap keanekaragaman berkah perikanan. Solusi implementasi penyidikan tindak pidana perikanan tanpa izin berusaha pada Laporan Polisi No: LP/A/398/IX/2021/SPKT.Ditpolairud/Polda Jawa Tengah, dalam legal substance dibutuhkan panduan bersama antar penegak hukum agar terjadi persamaan persepsi dalam memahami perizinan berusaha berbasis penilaian resiko dalam UU Cipta Kerja. Struktur hukum membutuhkan penyidik yang professional dalam interpretasi norma yuridis perizinan berbasis penilaian resiko, karena adanya daerah abu-abu antara pidana administrasi dengan doktrin ultimum remedium kebijakan pidana. Eduaksi yang sistematis dan berkesinambungan terhadap budaya hukum masyarakat bahwa berkah perikanan merupakan bagian dari generasi masa depan.
Kata kunci: analisis yuridis, Penyidikan, tindak pidana perikanan

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2026 02:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44954

Actions (login required)

View Item