Kinanti, Ratih (2025) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Ilmu Hukum_30302200377_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302200377_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (539kB)
[thumbnail of Ilmu Hukum_30302200377_fullpdf.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302200377_fullpdf.pdf

| Download (1MB)

Abstract

Korupsi menempati posisi sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia, serta berfungsi sebagai penghalang signifikan dalam upaya mencapai sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil. Tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi pada dimensi ekonomi melalui kerugian finansial negara, melainkan juga mengganggu struktur sosial, nilai moral, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan juga kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang serta solusinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dilakukan dengan mengkaji fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dengan melihat sudut pandang masyarakat dengan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial dengan spesifikasi analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai peran dan wewenang Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di kota Semarang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kendala-kendala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat kategori kendala internal terkait dengan anggaran dan juga keterbatasan sarana dan prasarana dan kendala eksternal terkait dengan kendala kepentingan para pihak, pelaku tidak mau mengakui, pelaku memiliki kuasa serta solusinya yang sudah solutif mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : Kepolisian; Korupsi ; Tindak Pidana.

Dosen Pembimbing: Musofiana, Ida | nidn0622029201
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited: 22 Jan 2026 02:46
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44953

Actions (login required)

View Item View Item