Penyerobotan tanah bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia, begitu pula di Provinsi Jambi. Namun banyaknya UndangUndang yang berlaku belum bisa menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena hal itu, perlu diupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan meminimalisir kembali terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) penegakan hukum di Provinsi Jambi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2) menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum dalam memproses dan mengadili pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Adapun sumber data primer yang di peroleh dari Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jambi dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum oleh Provinsi Jambi diberikan sanksi perdata yaitu tidak sah suatu akta jual beli dan surat hak milik karena hal tersebut dianggapnya perbuatan melawan hukum, Penulis berpendapat sanksi hukum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yaitu Pasal 385 KUHP, karena pasal tersebut mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. (2) Faktor Penghambat penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah di Provinsi Jambi adalah kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata dalam kasus pertanahan, adanya dualisme aturan hukum, sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum dipemerintahan ataupun dari oknum kepolisian.
Kata kunci : Penegakan Hukum; Penyerobotan Tanah; Tindak Pidana