PARAMITA, WIDYA (2025) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN PIDANA DENGAN NOMOR PERKARA : PDS–79/M.5.28/FT.2/03/2024). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400558_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400558_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (99kB) | Download (99kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam praktik dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sulit ditemukan hasil dari tindak pidana korupsi dalam bentuk uang oleh karena pelaku telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain. Hasil dari korupsi dalam bentuk uang pun tidak hanya didapat oleh pelaku melalui transfer antar rekening tetapi juga uang yang diperoleh secara tunai. Tak jarang dalam prosesnya para pelaku tindak pidana korupsi banyak yang mengelak telah menerima atau menghabiskan dan mengalihkan dalam bentuk lain, sementara disatu sisi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa harus dapat membuktikan dimuka persidangan kemana larinya uang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. mengetahui dan menganalisis penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024, 2. mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa dan secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 berpedoman pada aturan yang berlaku dan bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. (2) Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tidak efektif oleh karena pemulihan kerugian keuangan negara tidak maksimal dan terjadi perbedaan antara amar tuntutan oleh Penuntut Umum dan amar putusan oleh Majelis Hakim terkait uang pengganti.

Kata kunci : Penerapan pidana tambahan, Uang Pengganti, Tuntutan Pidana, Tindak pidana Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:49
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44876

Actions (login required)

View Item