ABHISEKA, WHISNU (2025) ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400556_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400556_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (90kB) | Download (90kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum pidana korupsi, khususnya setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Negara hukum Indonesia mengamanatkan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, di mana Kejaksaan memegang peranan penting dalam penuntutan dan kewenangan lainnya. Perubahan undang-undang kejaksaan memberikan tambahan kewenangan, termasuk penyadapan, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Pembuktian dalam kasus pidana merupakan tahapan krusial yang memerlukan alat bukti yang sah. Penyadapan, sebagai bentuk alat bukti elektronik, memiliki potensi besar dalam mengungkap tindak pidana korupsi, namun regulasinya masih tumpang tindih dan belum sepenuhnya rinci. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan, mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta merumuskan pengaturan penyadapan yang ideal di masa depan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, teori kewenangan, negara hukum, pembuktian, dan penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan alat bukti elektronik, masih terdapat celah dalam pengaturan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan. Rekonstruksi regulasi diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan selaras dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak privasi, serta memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penyadapan, Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Alat Bukti Elektronik, Regulasi.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44874

Actions (login required)

View Item