Barang bukti memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses pembuktian perkara pidana, kendatipun kedudukan barang bukti bukan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, barang bukti selalu diperlihatkan dan ditanyakan baik kepada terdakwa maupun saksi oleh hakim selama pembuktian dalam perkara pidana. Hal tersebut ditujukan guna hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana atau sebaliknya. Hal tersebut juga secara tegas dibunyikan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, perolehan barang bukti dilakukan secara prosedural sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah selesai dipergunakan dalam pembuktian, hakim di dalam putusannya wajib menentukan status dari barang bukti tersebut, yang menjadi persoalan ketika pihak ketiga yang menjadi pemilik dari barang bukti tersebut, tidak hadir di persidangan, sehingga apabila barang bukti dinyatakan oleh terdakwa merupakan miliknya yang telah dipergunakan dalam tindak pidana, hakim akan menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan, sedangkan pihak ketiga yang senyatanya sebagai pemilik yang sah oleh karena tidak pernah hadir dalam memberikan keterangan, tidak memiliki upaya perlawanan atas ketetapan dari status barang bukti tersebut.
Kata Kunci: Barang Bukti, KUHAP, Pihak Ketiga