ZAKY, WAHYU HILMI (2025) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINTAN). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400552_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400552_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (113kB) | Download (113kB)

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan represif, di mana setiap perkara pidana diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan kebutuhan akan mekanisme alternatif yang lebih humanis, salah satunya melalui restorative justice (RJ). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan restorative justice oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan, mengingat kasus-kasus penganiayaan ringan relatif sering terjadi dan cenderung membebani aparat penegak hukum apabila seluruhnya diproses hingga ke pengadilan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyidik menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan di Polres Bintan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Restorative Justice Howard Zehr, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RJ di Polres Bintan telah dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang mempertemukan korban dan pelaku, dengan penyidik bertindak sebagai mediator. Meskipun demikian, penerapannya masih terbatas dan lebih banyak perkara yang berakhir pada SP2LID atau SP3. Hambatan utama meliputi inkonsistensi regulasi (KUHAP vs Perpol), keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik, serta resistensi masyarakat yang masih berpandangan retributif. Upaya optimalisasi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi melalui revisi KUHAP atau undang-undang khusus RJ, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi penal dan pembentukan unit khusus RJ, serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama untuk memperkuat legitimasi sosial penerapan RJ.
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan ringan di Polres Bintan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga penting secara praktis untuk menciptakan keadilan substantif yang lebih cepat, murah, dan bermanfaat bagi para pihak.

Kata kunci: Restoratif Justice, Penyidik, Penganiayaan Ringan.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44870

Actions (login required)

View Item