Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk dengan tindak pidana Narkotika untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) Peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara, (2) Kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika yang dirampas untuk Negara, (3) Pelaksanaan eksekusi terhadap Barang Bukti yang dirampas untuk Negara berbasis nilai kemanfaatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Bahwa Kedudukan kejaksaan berdasarkan undang-undang melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana dan barang bukti (2) terdapat kendala faktor internal dan Faktor eksternal dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas untuk Negara (3) Nilai manfaat dari eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Penjualan langsung atau lelang, dan khusus untuk barang bukti berupa Narkotika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kata Kunci: Kejaksaan, Eksekusi, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika