CAHYO, TIO SEPTIAN DWI (2025) TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400544_fullpdf.pdf Baca Disini (981kB) | Download (981kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400544_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (22kB) | Download (22kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan perkara penguasaan
tanah tanpa izin oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Polewali
Mandar, khususnya di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar. Penguasaan tanah tanpa izin merupakan permasalahan hukum yang dapat
menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik sosial, serta berpotensi menjadi tindak
pidana. Penelitian ini mengkaji landasan hukum terkait penguasaan tanah tanpa
izin, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum terhadap tindak
pidana ini sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan bukti,
ketidakjelasan status tanah, dan tekanan dari pihak berkepentingan.
Pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris digunakan dalam
penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis terhadap
regulasi serta praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Polres Polewali Mandar masih
menghadapi kendala, namun strategi yang berbasis pada konteks lokal dan
koordinasi yang lebih baik dengan lembaga pertanahan dapat meningkatkan
efektivitas penanganan. Penelitian ini juga membahas perspektif hukum Islam, di
mana tanah dipandang sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip
keadilan sosial.
Kesimpulannya, penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin
membutuhkan peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi yang lebih baik antara
kepolisian dan lembaga pertanahan. Saran yang diajukan adalah pentingnya
optimalisasi kebijakan pertanahan, seperti program pendaftaran tanah sistematis
(PTSL), serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap hukum adat dan hukum
Islam untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Kata Kunci: Penanganan perkara, penguasaan tanah tanpa izin, Satreskrim Polres
Polewali Mandar, hukum agraria, hukum pidana, Undang-Undang No. 51 Prp
Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum Islam, hukum
adat, pendaftaran tanah sistematis (PTSL), koordinasi lembaga pertanahan, strategi
penegakan hukum, keadilan substantif

Dosen Pembimbing:	Triyano, Toni | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44865

Actions (login required)

View Item