HASIBUAN, TASYA MAY SHELLA (2025) URGENSI PENERAPAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA : STUDI KOMPARASI DENGAN AUSTRALIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400542_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400542_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (100kB) | Download (100kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dalam mengadopsi aturan perampasan aset di Indonesia dan juga menganalisa formulasi hokum yang berkaitan dengan aturan perampasan asset tanpa melalui proses pemidanaan di Indonesia. Dengan melihat kerugian Negara akibat korupsi saat ini, maka perampasan asset menjadi solusi yang aplikatif dalam mengurangi dampak dari korupsi di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini akan membahas mengenai urgensi penerapan perampasan asset
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundangan dilakukan dengan menganalisa berbagai ketentuan peraturan perundangan baik peraturan nasional maupun peraturan internasional yang berupa perjanjian internasional yang telah diratifkasi Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep pemberantasan korupsi dan perampasan asset secara teoritis. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan membandingkan pelaksanaan perampasan asset kepada Negara yang sudah menerapkannya yaitu Australia.
Penelitian ini menemukan beberapa hal diantaranya adalah pertama bahwa urgensi dalam penerapan perampasan aset di Indonesia adalah karena adanya urgensi hukum dan urgensi sosiologis. Urgensi hukum didasari karena komitmen Indonesia yang meratifikasi aturan UNCAC internasional yang didalamnya mengatur tentang perampasan aset. Selain itu, standar penegakan korupsi yang ada saat ini terbukti belum dapat melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan menyisakan banyak celah yang dapat dipergunakan oleh pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak korupsinya. Selanjutnya, untuk urgensi sosiologisnya terkait perampasan aset ini adalah karena kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan korupsi sangat berdampak besar bagi masyarakat karena distribusi keadilan dan pembangunan menjadi tidak merata. Selanjutnya temuan kedua adalah Diperlukan perubahan yang bersifat major dalam RUU Perampasan Aset, seperti dengan memasukkan ketentuan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian atas aset-aset yang dirampas oleh Negara, mengubah ketentuan aturan yang dapat merubah nilai minimum perampasan aset dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang atau yang setara dengannya, dan menjadikan perampasan aset sebagai tindak pidana prioritas sebelum mengejar tindak pidana asalnya.
Kata kunci : Perampasan Aset, Pembuktian Terbalik, UNCAC.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44863

Actions (login required)

View Item