ULFA, SYAYIDA (2025) TINJAUAN HUKUM UPAYA PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400540_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400540_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (90kB) | Download (90kB)

Abstract

Kompleksitas problematika upaya penyidik dalam mendapatkan bukti autentik melalui pemeriksaan Visum et Repertum memang tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hambatan untuk mencapai sebuah penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi korban perkosaan. Hal ini pula menuntut penyidik dalam hal ini Kepolisian untuk mengambil langkah-langkah solutif dalam mengatasi problematika-problematika yang membentur upaya mendapatkan pembuktian atas tindak pidana perkosaan melalui visum et repertum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) perkembangan norma-norma hukum pidana nasional dalam mengakomodir kejahatan perkosaan, (2) prosedural upaya Visum et Repertum pada proses penyidikan tindak pidana perkosaan, (3) problematika yang terjadi dalam optimalisasi pembuktian tindak pidana perkosaan melalui Visum et Repertum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Secara yuridis, Negara mengakomodir norma hukum pidana atas perbuatan perkosaan melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mengenai tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dasar hukum yang mengaturnya adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. (2) Surat pengantar visum et repertum perkosaan dari pihak Kepolisian sebagai surat pengantar untuk korban tindak pidana perkosaan yang akan diminta oleh dokter pemeriksa di rumah sakit guna mengetahui hasil pemeriksaan dokter yang akan menentukan suatu tindak pidana perkosaan pada korban. Setelah dibuatkan laporan polisi tentang terjadinya tindak pidana perkosaan, kemudian korban langsung dibuatkan surat pengantar visum et repertum dan diarahkan kepada bagian reserse kriminal lebih khususnya unit pelayanan perempuan dan anak (PPA). (3) Problematika utama pada pelibatan fungsi visum et repertum kasus perkosaan yang mana secara narasi sederhana jangankan menganalisis teknis visum et repertum agar dapat terfungsikan dengan optimal bahkan korban perkosaan pun tidak melibatkan diri dalam proses hukum dengan adanya laporan kepada pihak Kepolisian artinya penyelidikan, penyidikan, visum et repertum dapat terjadi apabila adanya laporan dari para korban perkosaan.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Penyidikan, Tindak Pidana Perkosaan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44861

Actions (login required)

View Item