FAJRIN, SUCI (2025) KEBIJAKAN IMPLEMENTASI HASIL PEMERIKSAAN DARI PENGENALAN WAJAH (FACE RECOGNITION) DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA YANG MINIM ALAT BUKTI FINGERPRINT (STUDI KASUS PEMALSUAN DAN PENGGELAPAN SEBIDANG TANAH BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400536_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400536_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (96kB) | Download (96kB)

Abstract

Penegakan hukum modern menuntut kehadiran teknologi yang mampu membantu proses pembuktian ketika alat bukti konvensional tidak tersedia secara memadai. Salah satu permasalahan umum dalam penyidikan adalah minimnya jejak sidik jari (fingerprint evidence) yang sering kali menjadi alat identifikasi primer dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan implementasi hasil pemeriksaan pengenalan wajah (Face Recognition) dalam mendukung pengungkapan tindak pidana yang minim alat bukti fingerprint, dengan studi kasus pemalsuan dan penggelapan tanah berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/24/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 Januari 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum untuk menilai legalitas, efektivitas, dan kendala penerapan teknologi Face Recognition dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Face Recognition memiliki peran strategis dalam memberikan arah penyidikan ketika bukti sidik jari tidak ditemukan, serta mampu mengungkap identitas sebenarnya dari pihak yang melakukan pemalsuan identitas dalam kasus ini. Meskipun demikian, hasil Face Recognition tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, melainkan berfungsi sebagai bukti petunjuk yang harus diperkuat dengan bukti lain sesuai ketentuan KUHAP dan UU ITE.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Face Recognition dalam penyidikan merupakan terobosan penting dalam pembuktian digital, namun masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan regulasi khusus, potensi bias algoritmik, dan isu perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang jelas, penerapan standar forensik nasional, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar teknologi ini dapat digunakan secara akuntabel dan memenuhi prinsip kepastian hukum.

Kata kunci: Face Recognition, pembuktian pidana, fingerprint evidence, kepastian hukum, pemalsuan identitas.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44857

Actions (login required)

View Item