JULIANTONO, ROZI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400530_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400530_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (98kB) | Download (98kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan melawan hukum. Permasalahan utama penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang; dan (3) bagaimana prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU Tipikor, Perma MA No. 13 Tahun 2016, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam Putusan PN Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, hakim menegaskan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, membuktikan unsur-unsur tindak pidana melalui teori identifikasi dan vicarious liability, serta menjatuhkan pidana berupa denda dan uang pengganti. Prospek ke depan menunjukkan bahwa regulasi semakin kuat, namun keberhasilan implementasi masih bergantung pada harmonisasi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, budaya kepatuhan dunia usaha, serta kerja sama internasional.Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum, tetapi juga instrumen preventif untuk mencegah korupsi, memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Hukum Positif, Putusan Pengadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44852

Actions (login required)

View Item