Tesis ini menganalisis implementasi penegakan hukum non-pidana (administratif) oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga dalam menangani pelanggaran labeling produk pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan penegakan hukum non-pidana dalam penanganan pelanggaran labeling produk pangan di Kota Salatiga, untuk mengetahui efektifitas penerapan pendekatan hukum non-pidana dalam melindungi konsumen serta menciptakan efek jera bagi pelaku usaha dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan realistis guna meningkatkan penegakan hukum non-pidana dalam menangani pelanggaran label produk pangan di Kota Salatiga.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data primer di lapangan dan data sekunder. Analisis temuan dibingkai oleh tiga pilar teoretis: Teori Perlindungan Konsumen (terutama hak atas informasi dan keamanan), Teori Hukum Progresif (hukum untuk manusia, menolak formalisme), dan Teori Efektivitas Hukum (diukur dari aparat, substansi, dan kesadaran masyarakat).
Dinas Perdagangan Kota Salatiga menerapkan pendekatan non-pidana yang progresif dan berorientasi pembinaan, mengutamakan sosialisasi dan teguran persuasif sebelum sanksi administratif, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran, dampak ekonomi (terutama pada UMKM), dan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam perlindungan konsumen karena respons cepat dan tindakan korektif seperti penarikan produk, serta menciptakan efek jera yang signifikan dan jangka panjang melalui kerugian reputasi akibat publikasi pelanggaran, bukan hanya sanksi finansial. Sedangkan rekomendasi untuk mengoptimalkan perlindungan yang adil dan efektif di masa depan, antara lain: (1) Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Lintas Sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Kepolisian) untuk pengawasan holistik (Efektivitas Hukum); (2) Implementasi Sistem Sanksi Bertingkat dan Progresif untuk membentuk kesadaran hukum jangka panjang (Hukum Progresif); dan (3) Pemanfaatan Teknologi untuk pelaporan real-time dan pusat edukasi (memperkuat Hak Konsumen). Tesis ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum non-pidana adalah model ideal bagi penanganan pelanggaran ringan labeling. Dengan perbaikan pada aspek konsistensi dan sinergi, pendekatan ini mampu mewujudkan hukum yang bekerja untuk manusia, menjaga keseimbangan antara tegaknya aturan dan kelangsungan hidup rakyat kecil.
Kata Kunci: Hukum Non-Pidana, Labeling Pangan, Perlindungan Konsumen, Hukum Progresif, Efektivitas Hukum, Salatiga.