GYMNASTIAR, FIRDAUS RAMDHAN (2025) FORMULASI IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2025/PN PSO). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400450_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400450_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (95kB) | Download (95kB)

Abstract

Penelitian ini “Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika, menelaah kelemahan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pso, serta merumuskan formulasi ideal pertanggungjawaban pidana berbasis kepastian hukum dalam perkara kepemilikan narkotika. Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas hukum yang mengatur tindak pidana narkotika, sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Pemilihan metode ini mencerminkan keseimbangan antara pencarian kebenaran ilmiah dan penghormatan terhadap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perkara kepemilikan atau penguasaan narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada rumusan delik yang jelas, tetapi juga menuntut penalaran hakim yang dapat ditelusuri dari fakta, unsur, hingga amar putusan. Masih ditemukan kelemahan dalam kejelasan ratio decidendi hakim, khususnya dalam membedakan antara “penguasaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “pemakaian untuk diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 undang-undang yang sama, terutama dalam kasus dengan jumlah barang bukti yang kecil dan indikasi peredaran yang lemah. Formulasi ideal yang berorientasi pada kepastian hukum perlu mencakup pembedaan tegas antara Pasal 112 dan Pasal 127 berdasarkan indikator faktual yang objektif, penguatan prinsip due process of law (legalitas penggeledahan dan penyitaan, hak atas bantuan hukum, serta uji kesukarelaan pengakuan), tata kelola barang bukti dengan sistem chain of custody yang terstandar, serta laporan laboratorium yang akurat mengenai kemurnian dan berat bersih narkotika.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kepemilikan Narkotika, Kepastian Hukum,

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2026 02:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44790

Actions (login required)

View Item