Penelitian ini membahas urgensi reformulasi aturan mengenai pinjam pakai objek sitaan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah minimnya regulasi yang mengatur mekanisme peminjaman sementara objek sitaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun pemilik sah barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyitaan dan pinjam pakai, mengidentifikasi permasalahan yuridis dan praktik, serta mendeskripsikan urgensi reformulasi aturan pinjam pakai sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan data primer berupa wawancara dan dokumen resmi lembaga penegak hukum, serta data sekunder dari buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik lapangan dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum memadai dan menimbulkan permasalahan dalam praktik, termasuk kurangnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, serta risiko kerusakan atau kehilangan barang sitaan. Reformulasi aturan pinjam pakai objek sitaan dianggap mendesak untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pemilik, harmonisasi antar lembaga, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Implementasi regulasi yang jelas diharapkan meningkatkan integritas barang bukti, mencegah penyalahgunaan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Pinjam Pakai, Objek Sitaan, Hukum Acara Pidana, Reformulasi, Kepastian Hukum.