Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (disebut undang - undang perdagangan) Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar Negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah. Hal tersebut memberikan peluang pada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini 1.Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor dan 2.Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian bekas yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analis. Penulis menyimpulkan bahwa, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pakaian thrift sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pakaian thrift dianggap memiliki kualitas yang tidak sama kalahnya dengan pakaian baru namun memiliki harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka impor pakaian thrift di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungn Konsumen, impor pakaian bekas, sanksi pidana