ARYANI, DESI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEGAL ASSISTANCE JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BATAM TERKAIT PENYELESAIAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DI KOTA BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400417_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400417_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (114kB) | Download (114kB)

Abstract

Penyelesaian serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban hukum yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan layanan publik, khususnya pada kawasan perumahan yang berkembang pesat seperti di Kota Batam. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek administratif, teknis, maupun kepatuhan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan legal assistance oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Batam dalam mendampingi Pemerintah Kota Batam pada proses penyelesaian serah terima PSU, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas pendampingan tersebut dan merumuskan solusi yang dapat ditempuh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis berita acara rapat antara pemerintah dan pengembang. Data lapangan dianalisis dengan teori kepastian hukum, teori kewenangan, serta teori sistem hukum untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan peran JPN dalam proses penyelesaian PSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan legal assistance oleh JPN telah dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari permohonan pendampingan, klarifikasi kepada pengembang, verifikasi dokumen dan fisik PSU, pemberian rekomendasi hukum, hingga fasilitasi mediasi. Pendampingan ini terbukti memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan serah terima PSU, termasuk keberhasilan penyelamatan aset daerah bernilai signifikan.
Efektivitas legal assistance masih dipengaruhi sejumlah hambatan, seperti ketidaktertiban administrasi, ketidaksinkronan data antarinstansi, ketidakpatuhan pengembang, dokumen yang tidak lengkap, serta kondisi fisik PSU yang banyak tidak sesuai standar. Solusi yang direkomendasikan meliputi penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan pengawasan awal pembangunan, penyusunan database PSU terintegrasi, serta pendampingan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Legal Assistance, Jaksa Pengacara Negara, PSU, Pemerintah Daerah, Kepastian Hukum.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2026 06:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44765

Actions (login required)

View Item