PUTRA, BRAM PRIMA (2025) IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400405_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400405_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (112kB) | Download (112kB)

Abstract

Sejalan dengan hal tersebut penyalahgunaan narkotika seyoiganya perlu memperhatikan penerapan restorative justice yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak serta merta hukuman atau punishmentnya akan berakhir di penjara. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif restorative justice, mengkaji dan menganalisis kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika saat ini, mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di masa yang akan datang.
Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.
Implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif restorative justice merupakan langkah hukum yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan semata penghukuman, dengan ruang rehabilitasi medis dan sosial yang diperkuat kewajiban lapor serta asesmen terpadu BNN, dan melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 jaksa diberi kewenangan mengalihkan perkara ke jalur rehabilitasi untuk memulihkan kondisi pecandu agar kembali berfungsi normal di masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih lemah karena UU No. 35 Tahun 2009 tetap menekankan pidana penjara, tidak ada kewenangan eksplisit bagi jaksa menghentikan penuntutan berbasis restorative justice, pasal yang tumpang tindih membuat pecandu kerap diperlakukan sama dengan pengedar, koordinasi antar lembaga penegak hukum belum solid, fasilitas dan SDM rehabilitasi terbatas, serta stigma masyarakat dan paradigma aparat masih represif sehingga reintegrasi sosial terhambat. Oleh karena itu, kebijakan hukum ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dengan membedakan tegas pecandu dan pengedar, merevisi UU No. 35 Tahun 2009 agar rehabilitasi menjadi kewajiban, memperkuat diskresi jaksa, memperluas fasilitas rehabilitasi, serta membangun integrasi lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan transparan, kampanye anti-stigma, serta perubahan paradigma aparat dan masyarakat agar pecandu diterima sebagai korban yang perlu dipulihkan.
Kata Kunci: Rehabilitasi; Narkotika; Restorative Justice.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2026 06:48
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44757

Actions (login required)

View Item