Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesesuaian penerapan hukum antara KUHP dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai lex specialis.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan terkait untuk menilai relevansi dan akurasi pertimbangan majelis hakim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan memperhatikan terpenuhinya unsur penganiayaan berat dan alat bukti yang sah. Putusan pidana berupa penjara 4 tahun 6 bulan dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum dan efek jera. Namun, hakim belum menggunakan UU PKDRT sebagai landasan hukum utama sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Putusan ini mencerminkan keadilan formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif dan perlindungan korban secara komprehensif.
Kata Kunci: Penganiayaan, KDRT, Pertimbangan Hakim