Poligami yang dilakukan kerap mengakibatkan dampak berupa terciderainya hak-hak istri yang dipoligami. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon.
Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kelemahan perlindungan hak istri yang dipoligami yang terjadi di Kota Cirebon ialah ketiadaan pengaturan pengertian poligami, perlindungan hak istri yang dipoligami, serta pengawasan terhadap poligami yang menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri telah berdampak pada ketiadaan peran pemerintah dalam melindungi dan mengawasi persoalan terciderainya hak istri akibat poligami yang menyimpang dari prinsip hukum perkawinan di masyarakat, sehingga poligami yang menciderai hak istri semakin meningkat di Kota Cirebon. Solusi yang dapat dilakukan ialah Mengatur perlindungan hak-hak istri yang dipoligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap seorang laki-laki yang melakukan poligami yang menyimpang dari prinsip tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur mengenai pengawasan bagi poligami bermasalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: (Istri, Optimalisiasi, Perlindungan, Poligami)