Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak dan menjual barang bukti, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pembuktian dan proses peradilan, serta merumuskan strategi optimal berdasarkan integrasi analisis hukum materiil, hukum formil, dan perspektif hukum Islam. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bgr dijadikan studi kasus utama untuk melihat penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam praktik peradilan dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang digabungkan dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh dari studi putusan, peraturan perundang-undangan terkait, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mensintesis temuan normatif dan empiris untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum serta hambatan teknis-forensik dan kelembagaan dalam penanganan perkara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dapat terpenuhi ketika tindakan dilakukan bersama-sama dan dengan cara merusak, sebagaimana tampak pada Putusan PN Bogor; putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara dan perintah pengembalian barang bukti. Namun efektivitas penegakan hukum terhambat oleh perubahan bentuk barang bukti (komersialisasi suku cadang), lemahnya pengawasan pasar barang bekas, keterbatasan kapasitas forensik, dan kurangnya integrasi data antar-lembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan penguatan kapasitas forensik, pembangunan basis data nasional kendaraan dan suku cadang terintegrasi, penertiban pasar bekas dan penindakan penadah, serta integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan pemidanaan yang menekankan rehabilitasi dan pencegahan.
Kata Kunci: pencurian kendaraan bermotor; pembuktian; pasar barang bekas;