SATRIA, SATRIA (2025) KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400274_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400274_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (91kB) | Download (91kB)

Abstract

Penegakan hukum kelautan dan perikanan diwilayah perairan Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, mengkaji dan menganalisis konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia di masa yang akan dating.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Pertanggungjawaban pidana atas illegal fishing perlu diperkuat karena praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih merugikan negara dan nelayan, sedangkan penegakan hukum cenderung hanya menjerat nakhoda dan ABK, bukan pemilik kapal atau korporasi meski UU Perikanan telah menyediakan ancaman pidana berat. Ke depan, Indonesia memerlukan model yang mampu menindak aktor intelektual dan jaringan ekonomi melalui perluasan subjek tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi yang tegas, sanksi finansial besar, pemiskinan pelaku, dan perampasan aset, yang didukung teknologi pengawasan seperti VMS, satelit, logbook elektronik, serta penguatan PPNS, pengadilan perikanan, sanksi administratif cepat, traceability hasil tangkapan, dan kerja sama internasional. Dengan reformasi regulasi yang progresif dan adopsi praktik terbaik Australia, Norwegia, dan Jepang, sistem penegakan hukum illegal fishing dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Kata Kunci: Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana; Konsep.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44720

Actions (login required)

View Item