Judul penelitian ini adalah Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dalam Teori Hukum Positif Berbasis Keadilan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kerangka hukum yang relevan di Indonesia merepresentasikan gagasan keadilan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki berbagai jenis pertanggungjawaban pidana terkait dengan ujaran kebencian melalui media elektronik. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, ujaran kebencian menjadi semakin umum. Penyebaran ujaran kebencian yang cepat dan luas dimungkinkan oleh teknologi ini, yang mengganggu kerukunan dan ketertiban sosial.
Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan studi kasus. Sumber primer meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan pandangan para profesional di bidang hukum pidana.
Menurut penelitian, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait kerangka penegakan hukum positif dalam upaya Indonesia memberantas ujaran kebencian di media elektronik. Hal ini antara lain meliputi kurangnya definisi yang jelas tentang perilaku kriminal, risiko pelanggaran kebebasan berbicara, dan ketidakadilan dalam hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Agar penegakan hukum dapat merespons secara adil dan proporsional, perlu untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang terlibat dalam ujaran kebencian dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan, niat (rea moliere), dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menghukum mereka yang menyebarkan ujaran kebencian daring adalah dengan mengikuti prinsip keadilan restoratif dan supreme remedium, dua prinsip panduan yang dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan memajukan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Media Elektronik, Hukum Positif, Keadilan