HUSODO, BONIFATIUS DANI (2025) TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400063_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400063_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (91kB) | Download (91kB)

Abstract

Persoalan kewenangan eksekutorial Jaksa merupakan persoalan yang tidak hanya berhubungan dengan substansi norma hukum, melainkan juga persoalan struktur kelembagaan dalam konteks lembaga negara Indonesia. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari praktik korupsi dan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, (2) kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, (3) problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang pada penanganan tindak pidana korupsi untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. (2) Spesifikasi mengenai macam-macam eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yaitu pertama, eksekusi perampasan aset yang mana Pasal 18 baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. (3) Problematika hukum pertama adalah permasalahan terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada Jaksa selaku eksekutor. Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dieksekusi bila hanya dengan petikan putusan. Problematika eksekusi ini tidak lepas dari sistem minutasi (pembuatan salinan putusan) di Mahkamah Agung karena proses minutasi putusan membutuhkan waktu lama.

Kata Kunci: Eksekutorial Jaksa, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2026 02:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44691

Actions (login required)

View Item