WIDODO, ANTONIUS (2025) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI KASUS KODIM 0819/PASURUAN). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400041_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400041_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (92kB) | Download (92kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab komando dalam mengawasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pelanggaran di bidang cukai, dengan studi kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0819/Pasuruan. Kajian terdahulu telah menelaah pelanggaran cukai dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kebijakan fiskal, namun pembahasan yang secara spesifik mengaitkannya dengan mekanisme pengawasan internal militer masih jarang dilakukan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode ini dipilih karena tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan, tetapi juga mengamati bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui wawancara, observasi, dan analisis data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang berimbang antara aspek normatif dan empiris, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan prajurit TNI terhadap pelanggaran cukai di level kewilayahan, seperti di Kodim 0819/Pasuruan, merupakan kewajiban untuk bertindak yang dijalankan dalam kerangka komando dan kendali, yang mencakup penajaman niat komandan, penguatan kesatuan komando, arus informasi yang andal, serta mekanisme pencegahan - deteksi - perbaikan yang terdokumentasi. Efektivitas pengawasan tersebut bergantung pada integrasi antara kerangka hukum positif (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta rezim hukum cukai) dan perangkat operasional berbasis risiko seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan melekat (waskat), inspeksi mendadak, sistem peringatan dini, kerja sama antar lembaga, dan evaluasi. Kendala pengawasan bersifat multidimensi, mencakup aspek struktural, regulatif, kultural, teknis, forensik, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi sosial-ekonomi. Hal ini menuntut adanya desain kontrol dan koordinasi yang presisi dan adaptif. Ambang akuntabilitas komando diukur melalui tiga unsur tanggung jawab komando yaitu pengendalian yang efektif, pengetahuan aktual/konstruktif (diketahui atau seharusnya diketahui), serta kegagalan untuk mencegah atau menghukum yang dibuktikan melalui indikator objektif seperti konsistensi penugasan, izin keluar garnisun, pola pergerakan kendaraan, ketidaksesuaian faktur dan muatan, anomali finansial, serta laporan yang diabaikan.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Komando, Pelanggaran Cukai, Hukum Militer.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:58
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44687

Actions (login required)

View Item