ARIFIN, ACHMAD (2025) ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300303_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300303_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (91kB) | Download (91kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Demak, Grobogan, dan Pati. Secara normatif, pembentukan koperasi merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan bahwa koperasi berfungsi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk menilai kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di tiga kabupaten yang memiliki karakter sosial-ekonomi berbeda: Demak sebagai wilayah agraris-pesisir yang rentan bencana, Grobogan sebagai kabupaten agraris tradisional, dan Pati sebagai wilayah dengan struktur ekonomi campuran namun menghadapi ketimpangan dan kerentanan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun potensi sosial dan ekonomi masyarakat desa cukup besar, implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap awal dan belum terstruktur dengan baik. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi perkoperasian, kelembagaan desa yang belum memiliki instrumen hukum yang jelas, minimnya pendampingan teknis, serta lemahnya tata kelola koperasi.
Temuan lapangan mengungkap bahwa persepsi masyarakat desa terhadap koperasi masih terbatas pada fungsi simpan-pinjam, sehingga Koperasi Merah Putih belum dimaknai sebagai gerakan ekonomi kolektif yang mampu memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Selain itu, belum adanya integrasi antara koperasi dengan RPJMDes, APBDes, dan BUMDes menimbulkan fragmentasi kelembagaan.
Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan Teori Keadilan Sosial John Rawls, Teori Efektivitas Hukum, dan Maqāṣid al-Syarī‘ah, yang menekankan keadilan distributif, keberfungsian hukum dalam masyarakat, serta tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum, kesiapan kelembagaan desa, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi koperasi berbasis nilai keadilan Pancasila, pendampingan intensif minimal tiga tahun, digitalisasi koperasi desa, dan penguatan pengawasan melalui audit berkala. Solusi ini dinilai mampu memastikan operasional koperasi berjalan secara profesional, transparan, berkelanjutan, serta benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Koperasi, Merah Putih, Kesejahteraan Desa, Regulasi,

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44673

Actions (login required)

View Item