CHOIRUN, MUHAMMAD (2025) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLISI MILITER DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI POMDAM XV / PATTIMURA, MALUKU). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200582_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200582_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (126kB) | Download (126kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menegaskan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Perkembangan teknologi menimbulkan bentuk kejahatan baru, termasuk penipuan online yang juga melibatkan prajurit TNI. Polisi militer memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku di lingkungan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan tanggungjawab polisi militer dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura , Maluku).
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan di Pomdam XV/Pattimura Maluku, dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan online yang dilakukan prajurit TNI. Peran preventif dilakukan melalui operasi yustisi dan sosialisasi hukum, sedangkan peran represif meliputi penerimaan laporan, penyelidikan digital, pemeriksaan saksi, penyitaan perangkat elektronik, dan penyusunan berkas perkara untuk Oditur Militer. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang ITE, Pasal 378 KUHP, serta yurisdiksi peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penipuan online berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sehingga Polisi Militer memegang tanggung jawab penting menjaga disiplin dan integritas prajurit dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online (Studi Kasus Di Pomdam XV / Pattimura, Maluku), menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana pembuktian digital atau alat bukti ITE di lingkungan Pomdam. Keterbatasan tersebut mempengaruhi efektivitas proses penyidikan terhadap kasus penipuan online. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Polda Maluku yang memiliki fasilitas pemeriksaan forensik digital. Langkah ini memperkuat proses pembuktian serta meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum di lingkungan militer.
.
Kata Kunci; Penegakan hukum, Penipuan online, Polisi Militer, Tanggung jawab.

Dosen Pembimbing:	Ngazis, Muhammad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44655

Actions (login required)

View Item