Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan mekanisme pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah oleh Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala hukum dan faktual yang dihadapi dalam praktiknya. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu lembaga keuangan negara dan daerah, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jateng, dalam menangani kasus kredit macet melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), analisis yuridis, hingga tindakan hukum berupa somasi dan klarifikasi terhadap debitur. Seksi Datun memiliki peran penting sebagai fasilitator hukum dan mediator negara, namun kewenangan penyelesaian tetap bergantung pada pemberi kuasa (bank). Kendala utama yang dihadapi meliputi ketiadaan jaminan kredit, ketidakmampuan debitur membayar, serta debitur yang tidak kooperatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi Kejaksaan dalam penyelesaian kredit bermasalah berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan efektivitas hukum perdata, dengan menekankan penyelesaian secara persuasif sebelum menempuh jalur litigasi. Diperlukan peningkatan analisis kredit oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Kata kunci: Kejaksaan, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara, Kredit Bermasalah.