Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam peraturan perkawinan serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah diterbitkannya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, ditetapkan sama yaitu 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya dispensasi perkawinan apabila terdapat alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jepara, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait, termasuk Putusan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepr dan Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah oleh anak di bawah umur, antara lain kehamilan sebelum pernikahan, kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak, perubahan ketentuan batas usia dalam peraturan perkawinan, serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam mempertimbangkan perkara, hakim berpedoman pada asas kemaslahatan dan kemudharatan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta kaidah fiqh yang menekankan pencegahan terhadap kemudaratan yang lebih besar. Melalui penetapan pada perkara Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.Jepara dan Nomor 239/Pdt.P/2025/PA.Jepr., permohonan dispensasi tersebut dikabulkan karena memenuhi unsur mendesak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya upaya preventif melalui kebijakan daerah guna menekan angka perkawinan usia dini.
Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019