Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fundamental yang berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah sekaligus sarana untuk mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi konstitusional yang meliputi kewenangan dalam proses pembahasan, pemberian persetujuan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang diteliti.

Dari hasil penelitian pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dan Etik Anggota DPRD Demak Dalam Kasus Penyalahgunaan Anggaran Negara maka dapat disimpulkan bahwa Kasus korupsi DPRD Demak menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan merusak kepercayaan publik, sehingga perlu penegakan hukum tegas untuk menjaga integritas dan good governance, Kasus penyalahgunaan anggaran dan pemotongan honor guru di DPRD Demak mencerminkan lemahnya integritas pejabat publik dan pelaksanaan kode etik. Diperlukan penegakan kode etik yang tegas dan transparan agar kepercayaan publik pulih serta prinsip good governance dapat terwujud, dan Penerapan hukum pidana dan kode etik di DPRD Demak diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keduanya saling melengkapi, di mana kode etik berperan mencegah pelanggaran dan hukum pidana menegakkan keadilan, sehingga keseimbangannya penting untuk memperkuat good governance.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kode Etik, DPRD.